ANGGARAN
DASAR
FORUM
KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH
Bahwa sesungguhnya kelahiran dan perjuangan Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) merupakan sukses besar yang tidak
terpisahkan dari cita-cita pendiri (founding
fathers) Republik Indonesia untuk berkhidmat kepada bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia menuju terwujudnya potensi seluruh komponen bangsa
serta potensi yang ada termasuk FKDT secara utuh dan berkelanjutan.
Bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan upaya-upaya
pembangunan nasional hanya terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh
komponen bangsa serta potensi yang ada termasuk FKDT menanamkan pendidikan
dengan pendidikan ke-Islam-an melalui lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah.
Dengan kesadaran yang mendalam bahwa kondisi Pendidikan
Madrasah Diniyah di Indonesia merupakan pendidikan tertua dibandingkan dengan
pendidikan lainnya, demikian pula besarnya semangat dan keinginan masyarakat
terhadap Pendidikan Madrasah Diniyah untuk membentengi generasi penerus bangsa
dengan pendidikan karakter, sehingga bangsa dan negara ini akan tercipta dalam
suasana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Atas dasar pemikiran tersebut, dengan ini disusunlah
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah
(AD/ART FKDT) sebagai berikut :
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1.
Organisasi ini bernama Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah disingkat FKDT yang didirikan di Jakarta pada
tanggal 14 April 2012.
2.
Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah
berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
BAB II AKIDAH DAN AZAS
Pasal 2
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah berakidah Islam Ahlus Sunnah wal
Jama’ah.
Pasal 3
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah berazaskan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945
BAB III TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4
Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) bertujuan mewujudkan Pendidikan yang
Islami, demokratis, adil, dan sejahtera.
Pasal 5
Untuk
mewujudkan tujuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah tersebut, maka
usaha-usaha yang dilakukan adalah :
1.
Di bidang agama adalah mengaktualisasikan
nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.
Di bidang pendidikan adalah melakukan pemberdayaan
masyarakat, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang kritis dan
berakhlakul karimah.
3.
Di bidang sosial mengupayakan perwujudan masyarakat
yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan tetap berusaha
memelihara jati diri guru diniyah serta meningkatkan harkat dan martabat
bangsa.
4.
Di bidang ekonomi mengupayakan peningkatan
kesejahteraan guru dan diniyah secara merata adil dan demokratis.
5.
Di bidang lainnya yaitu meningkatkan
hubungan dan komunikasi dengan instansi-instansi terkait, berbagai organisasi
keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan dan organisasi sosial serta organisasi
profesi lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
BAB
IV KEDAULATAN
Pasal 6
Kedaulatan Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) berada di tangan anggota dan sepenuhnya
dilaksanakan pada Musyawarah Nasional (MUNAS).
BAB V SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 7
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) bersifat keagamaan, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan.
Pasal 8
Fungsi Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) sebagai berikut :
1.
Wadah pemberdayaan dan pengembangan SDM pada
Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
2.
Wadah silaturrahim
3.
Wadah koordinasi, konsultasi dan interaksi antar diniyah.
BAB
VI ATRIBUT
Pasal 9
Forum Komunikasi
Diniyah Takmiliyah (FKDT) mempunyai lambang, hymne, mars dan atribut lainnya
yang penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB
VII KEANGGOTAAN
Pasal 10
1.
Anggota Biasa, yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah dan
atau sejenisnya yang terdaftar di Kementerian Agama RI
2.
Anggota Kehormatan, yaitu individu yang peduli dan
mau berkontribusi dalam memajukan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan atau sejenisnya.
3.
Penjelasan keanggotaaan sebagaimana ayat 1 dan 2
diatur tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII
HAK
DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 11
Anggota Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mempunyai hak dan kewajiban yang diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA KHIDMAH
Pasal 12
Struktur
Kepengurusan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah mempunyai tingkatan sebagai
berikut :
1.
Pengurus FKDT di tingkat pusat, selanjutnya disebut
Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah yang disingkat
DPP-FKDT, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia.
2.
Pengurus FKDT di tingkat provinsi, selanjutnya
disebut Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang
disingkat DPW-FKDT, berkedudukan di Ibu Kota
Provinsi.
3.
Pengurus FKDT di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya
disebut Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi
Diniyah Takmiliyah yang disingkat (PC-FKDT), berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
4.
Pengurus FKDT di tingkat Kecamatan, selanjutnya
disebut Dewan Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang
disingkat DPAC-FKDT, berkedudukan di Ibu Kota
Kecamatan.
5.
Pengurus FKDT di tingkat Kelurahan/Desa, selanjutnya
disebut Pengurus Ranting Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang disingkat
PR-FKDT, berkedudukan di Kelurahan/Desa.
Pasal 13
Susunan dan
personalia pengurus FKDT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 14
Masa Khidmah
pengurus FKDT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB X
HAK
DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 15
Hak dan kewajiban
pengurus FKDT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB XI PERMUSYAWARATAN
Pasal 16
1.
Bentuk permusyawaratan adalah MUNAS, MUSWIL, MUSCAB,
MUSANCAB DAN MUSRAN
2.
Jenis permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB
XII KEUANGAN
Pasal 17
1.
Keuangan organisasi didapat dari iuran anggota,
sumbangan yang tidak mengikat dan usaha lain yang halal dan sah.
2.
Pengelolaan keuangan dilakukan oleh masing-masing
tingkatan kepengurusan.
BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 18
1.
Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh
MUNAS yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan quorum.
2.
Tata cara pembubaran organisasi diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
3.
Kekayaan organisasi setelah
organisasi dibubarkan diatur
lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIV ATURAN TAMBAHAN
Pasal 19
1.
FKDT merupakan mitra Kementerian Agama dalam
pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah
2.
FDKT memiliki kemitraan dengan badan, lembaga, dan
atau sejenisnya dalam peningkatan mutu pendidikan
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
1.
Segala sesuatu yang belum diatur
dalam Anggaran Dasar ini diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.
2.
Anggaran dasar ini hanya dapat diubah oleh MUNAS
atau MUNASLUB
3.
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
|
Di tetapkan di
|
:
|
Jakarta
|
|
Pada tanggal
|
:
|
06 Mei 2017
|
MUSYAWARAH NASIONAL II (MUNAS II)
PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH
(DPP FKDT)
|
Pimpinan Sidang Pleno III
|
|
|
Ketua
SURYANA, M.Si
|
Sektretaris
JAZULI PURNOMO, S.Pd.I
|
ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM KOMUNIKASI DINIYAH
TAKMILIYAH
BAB I
MAKNA LAMBANG DAN PENGGUNAAN LAMBANG
Pasal 1
1.
Berbentuk Segi Lima (Rukun Islam & Pancasila)
Berbentuk Segi Lima (Rukun Islam & Pancasila)
2.
Warna dasar putih (kesucian perjuangan)
3.
Bintang (tingginya cita-cita kepada Allah)
4.
Padi & kapas (kesejahteraan guru dan warga
diniyah)
5.
Kitab terbuka (sumber ilmu, al
qur`an dan assunnah)
6.
Tangan berjabat (kekokohan silaturrahim)
7.
Pena ditengah kitab (belajar yang terus menerus)
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
Anggota FKDT terdiri dari :
1.
Anggota Biasa, yaitu penyelenggara, pengelola, dan
atau pendidik (asatidz) yang masih aktif memberikan layanan pada Pendidikan
Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang awaliyah, wustha dan ‘ulya
2.
Anggota kehormatan ialah setiap orang yang telah
berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan oleh rapat
Pengurus Harian FKDT.
BAB III
TATA
CARA PENERIMAAN ANGGOTA
Pasal 3
1.
Penerimaan anggota dapat dilakukan di tingkat
Kelurahan/Desa, kecamatan, kabupaten/kota dan atau propinsi domisili calon
anggota.
2.
Pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur
oleh pengurus pusat.
3.
Anggota kehormatan diusulkan dalam rapat harian
pengurus Kelurahan/Desa, Kecamatan, rapat harian pengurus Kabupaten/kota, rapat
harian pengurus propinsi dan atau rapat harian pengurus pusat.
4.
Penetapan anggota kehormatan dilakukan pengurus
organisasi pada masing-masing tingkatan setelah mendapatkan persetujuan dari organisasi.
BAB IV KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 4
Anggota FKDT
berkewajiban :
1.
Beragama Islam
2.
Memiliki akhlaqul
karimah.
3.
Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan
organisasi.
4.
Setia kepada organisasi.
5.
Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, peraturan dan keputusan organisasi.
6.
Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan
organisasi.
7.
Mendukung dan mensukseskan program-program organisasi.
BAB V HAK ANGGOTA
Pasal 5
Anggota FKDT berhak
:
1.
Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
2.
Memperoleh pelayanan, pendidikan, pelatihan,
bimbingan serta pembelaan dari organisasi.
3.
Mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan,
memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.
4.
Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi dan
atau melaksanakan tugas lain yang diamanatkan organisasi.
5.
Mendapatkan kemaslahatan dari kegiatan-kegiatan organisasi.
BAB VI PEMBINAAN ANGGOTA
Pasal 6
Pembinaan terhadap
Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan dalam bentuk pembinaan SDM
Pasal 7
Pembinaan terhadap
Anggota Kehormatan dilakukan melalui kegiatan konsultasi, koordinasi dan
konsolidasi.
BAB VII PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 8
1.
Anggota biasa dan anggota kehormatan FKDT berhenti
keanggotaannya karena :
a.
Meninggal dunia
b.
Atas permintaan sendiri
c.
Melanggar AD/ART
2.
Pemberhentian sebagaimana ayat 1 huruf (b) dan (c)
ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus ditingkatan masing-masing.
BAB VIII DEWAN PEMBINA
Pasal 9
1.
Dewan Pembina adalah yang memiliki kewenangan dalam
mengambil dan menentukan kebijkan.
2.
Dewan Pembina dibentuk dalam kepengurusan FKDT
ditingkat Pusat, Wilayah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting.
3.
Dewan Pembina ditetapkan di masing-masing tingkatan
kepengurusan sesuai kebutuhan.
4.
Dewan Pembina berkewajiban memberikan pertimbangan,
saran, nasehat baik diminta maupun tidak yang dilakukan baik secara perorangan
maupun kolektif sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing.
5.
Dewan Pembina berhak Mendapatkan laporan secara
periodik dari Dewan Pengurus pada tingkatannya masing – masing.
BAB IX
DEWAN PERTIMBANGAN
Pasal 10
1.
Dewan Pertimbangan ditetapkan dalam kepengurusan
FKDT ditingkat Pusat, Wilayah, Cabang, Anak Cabang, dan Ranting.
2.
Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Dewan Pembina
berdasarkan Rapat Dewan Pembina di masing- masing tingkatan kepengurusan sesuai kebutuhan.
3.
Dewan Pertimbangan merupakan badan kepengawasan yang berkewajiban:
a.
Menilai, memberikan pertimbangan, saran, nasehat baik
diminta maupun tidak, berdasarkan laporan maupun temuan, secara perorangan
maupun kolektif sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing.
b. Melaporkan
hasil penilaian terhadap kinerja pengurus organisasi sesuai dengan tingkatan
kepengurusan masing-masing kepada Dewan Pembina.
c. Dalam hal terjadi
kevakuman kepengurusan maka Dewan Pertimbangan mengambil alih pengurus pada
masing – masing tingkatan dan dilakukan pemilihan pengurus baru.
4.
Dewan Pertimbangan berhak mendapatkan laporan secara
periodik dari pengurus di masing-masing tingkatan.
BAB X
SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI
Pasal 11
Dewan Pengurus Pusat
1.
Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi
Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) adalah pengurus yang menerima amanat Munas
sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab tertinggi organisasi baik kedalam
maupun keluar.
2.
Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) terdiri dari : Ketua Umum, waketum,
beberapa wakil ketua, sekretaris jendral, beberapa wakil sekretaris, Bendahara,
wakil bendahara, departemen dan lembaga-lembaga
3.
Kepengurusan Harian Dewan Pengurus
Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) disahkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM dengan perubahan Akta Notaris.
4.
Kepengurusan Departemen dan Lembaga disahkan dan
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP- FKDT)
Pasal 12
Dewan Pengurus Wilayah
1.
Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) adalah pengurus yang menerima amanat
Musyawarah Wilayah (MUSWIL) sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab
organisasi di tingkat Provinsi baik kedalam maupun keluar.
2.
Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) dapat dibentuk di tiap Provinsi atau
Daerah Istimewa dimana telah berdiri paling sedikit lima Dewan Pengurus Cabang
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) dan atau di sesuaikan dengan
kondisi masing-masing.
3.
Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) terdiri dari : Ketua, beberapa Wakil
Ketua, Sekretaris, Beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara,
Departemen dan Lembaga.
4.
Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Dewan
Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP- FKDT).
5.
Dalam hal ayat (2) di atas tidak terpenuhi, Pengurus
Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT)
dapat membentuk Pelaksana Harian Kepengurusan di Provinsi.
Pasal 13
Dewan Pengurus Cabang
1.
Pengurus Harian Dewan Pengurus Cabang Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) adalah pengurus di tingkat
Kabupaten/Kota yang menerima amanat Musyawarah Cabang (MUSCAB) sebagai pengurus
dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat Kabupaten/Kota baik ke dalam
maupun keluar.
2.
Pengurus Harian Dewan Pengurus Cabang Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) dapat dibentuk ditiap Kabupaten/Kota
dimana telah berdiri paling sedikit 3 (tiga) Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC-FKDT).
3.
Pengurus DPC-FKDT Kabupaten/Kota terdiri dari :
Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara,
Wakil Bendahara, Departemen dan Lembaga.
4.
Pengurus Cabang Forum Komunikasi
Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Pengurus Wilayah (DPW-FKDT).
Pasal 14
Pengurus Anak Cabang
1. Pengurus Harian Anak
Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) adalah pengurus di
tingkat Kecamatan yang menerima amanat Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB) untuk
dan memegang tanggung jawab di tingkat Kecamatan baik kedalam maupun keluar.
2. Pengurus Anak Cabang
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) dapat dibentuk di Kecamatan.
3. Pengurus Anak Cabang
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) terdiri dari : Ketua, beberapa
Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara,
Departemen dan Lembaga.
4. Pengurus Anak Cabang Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Dewan
Pengurus Cabang (DPC-FKDT)
Pasal 15
Pengurus Ranting
1.
Pengurus Harian Ranting Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (PR-FKDT) adalah pengurus di tingkat Kelurahan/Desa yang menerima
amanat Musyawarah Ranting untuk dan memegang tanggung jawab di tingkat
Kecamatan baik kedalam maupun keluar.
2.
Pengurus Harian Ranting Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (PR-FKDT) dapat dibentuk di daerah Kelurahan/Desa.
3.
Pengurus Harian Ranting Forum
Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PR-FKDT) terdiri dari : Ketua, beberapa Wakil
Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara,
Departemen dan Lembaga.
5. Pengurus Harian Ranting Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (PR-FKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang (PC-FKDT)
BAB XI MASA KHIDMAH
Pasal 16
1.
Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT) dipilih untuk masa
khidmah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua Umum
hanya dapat dipilih untuk dua kali masa Khidmah.
2. Dewan Pengurus
Wilayah (DPW-FKDT) dipilih untuk masa khidmah 5 tahun dan dapat dipilih
kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa Khidmah.
3.
Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT) dipilih untuk masa
khidmah 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya
dapat dipilih untuk dua kali masa Khidmah.
4.
Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC-FKDT) dipilih untuk
masa khidmah 4 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua
hanya dapat dipilih untuk dua kali masa khidmah.
5. Pengurus Ranting
(PR-FKDT) dipilih untuk masa khidmah 4 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali
untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa khidmah.
BAB XII
SYARAT-SYARAT
MENJADI PENGURUS
Pasal 17
Anggota biasa FKDT
dapat dipilih menjadi Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang,
Pengurus Anak Cabang, dan Pengurus Ranting dengan syarat :
1.
Berprestasi, berdedikasi dan loyal kepada organisasi.
2.
Mampu dan aktif menjalankan organisasi.
3.
Berakhlaqul karimah.
BAB XIII KEWAJIBAN PENGURUS
Kewajiban
Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT)
Pasal 18
Dewan Pengurus
Pusat berkewajiban :
1.
Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan MUNAS dan keputusan organisasi.
2.
Melaksanakan Munas.
3.
Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah
Nasional (MUNAS).
4.
Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Wilayah.
5.
Menentukan kebijakan umum sesuai AD/ART untuk
menjalankan organisasi.
6.
Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota
yang memerlukan.
7.
Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan
Pembina dan Dewan Pertimbangan.
Pasal 19
Kewajiban Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)
Dewan Pengurus
Wilayah berkewajiban :
1.
Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam
AD/ART keputusan Munas, keputusan musyawarah wilayah dan raker wilayah.
2.
Melaksanakan Musyawarah Wilayah (MUSWIL).
3.
Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Cabang.
4.
Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah
Wilayah (MUSWIL).
5.
Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota
yang memerlukan.
6.
Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan
Pembina dan Dewan Pertimbangan.
Pasal 20
Kewajiban Dewan Pengurus Cabang
(DPC – FKDT)
Dewan Pengurus Cabang berkewajiban :
1.
Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam
AD/ART keputusan Munas, keputusan Muswil, dan keputusan Muscab.
2.
Melaksanakan musyawarah Cabang (Muscab)
3.
Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Anak Cabang
4.
Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah
Cabang (Muscab).
5.
Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota
yang memerlukan.
6.
Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan
Pembina dan Dewan Pertimbangan.
Pasal 21
Kewajiban Dewan Pengurus Anak
Cabang(DPAC-FKDT)
Pengurus Anak
Cabang berkewajiban :
2.
Menjalanakan semua ketentuan yang tercantum dalam
AD/ART keputusan Munas, keputusan Muswil, Keputusan Muscab.
3.
Melaksanakan Musyawarah Anak Cabang (Musancab)
4.
Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak
Cabang (Musancab).
5.
Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota
yang memerlukan.
6.
Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan
Pembina dan Dewan Pertimbangan.
Pasal 22
Kewajiban Pengurus Ranting (PR-FKDT)
Pengurus Ranting
berkewajiban :
1.
Menjalanakan semua ketentuan yang tercantum dalam
AD/ART keputusan Munas, keputusan Muswil, Keputusan Musran.
2.
Melaksanakan Musyawarah Ranting (Musran)
4.
Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah
Ranting (Musran).
5.
Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota
yang memerlukan.
6.
Memperhatikan dan melaksanakan saran-saran Dewan
Pembina dan Dewan Pertimbangan.
BAB XIV HAK PENGURUS
Pasal 23
Hak Dewan Pengurus Pusat
Dewan Pengurus
Pusat berhak :
1.
Mengambil kebijakan organisasi tingkat pusat.
2.
Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Pengurus
Wilayah se Indonesia
3.
Membatalkan keputusan atau
kebijaksanaan Pengurus Wilayah yang bertentangan dengan AD/ART atas usulan
Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan.
4.
Membekukan Pengurus Wilayah.
5.
Menerbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) untuk anggota
biasa dan anggota kehormatan.
6.
Memberikan penghargaan kepada pengurus FKDT
berdasarkan pertimbangan pengurus.
Dewan Pengurus
Wilayah berhak :
Pasal 24
Hak Dewan Pengurus Wilayah
1.
Mengambil kebijakan organisasi tingkat Wilayah
2.
Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Pengurus
Cabang se Provinsi.
3.
Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pengurus
Cabang yang bertentangan dengan AD/ART atas usulan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan.
4.
Membekukan Pengurus Cabang.
5.
Merekomendasikan data untuk diterbitkan KTA (Kartu
Tanda Anggota) kepada Pengurus Besar
6.
Memberikan penghargaan kepada pengurus FKDT
berdasarkan pertimbangan pengurus.
Dewan Pengurus
Cabang berhak :
Pasal 25
Hak Dewan Pengurus Cabang
1.
Mengambil kebijakan organisasi Pengurus Cabang
2.
Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Pengurus
Anak Cabang se Kabupaten/Kota.
3.
Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pengurus
Anak Cabang yang bertentangan dengan AD/ART atas usulan Dewan Pembina.
4.
Membekukan Pengurus Anak Cabang se Kabupaten/Kota
5.
4. Merekomendasikan Data untuk diterbitkan KTA
(Kartu Tanda Anggota) kepada Pengurus Wilayah.
6.
5. Memberikan penghargaan kepada pengurus FKDT
berdasarkan pertimbangan pengurus
Pengurus Anak
Cabang berhak :
Pasal 26
Hak Dewan Pengurus Anak Cabang
1.
Mengambil kebijakan organisasi Pengurus Anak Cabang
2.
Mengusulkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada
Pengurus Cabang.
Pengurus Anak
Ranting berhak :
Pasal 27
Hak Pengurus Ranting
1.
Mengambil kebijakan organisasi Pengurus Ranting
2.
Mengusulkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada
Pengurus Ranting.
BAB XV PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 28
1. Pengurus Pusat dapat
dibekukan melalui Munaslub dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pertimbangan.
2. Pengurus
Pusat dapat membekukan Pengurus Wilayah melalui Muswilub dengan memperhatikan
saran dan pertimbangan Dewan Pertimbangan.
3. Pengurus Wilayah
dapat membekukan Pengurus Cabang melalui Muscablub dengan memperhatikan saran
dan pertimbangan Dewan Pertimbangan.
4. Pengurus Cabang
dapat membekukan Pengurus Anak Cabang melalui Musancablub dengan memperhatikan
saran dan pertimbangan Dewan Pertimbangan.
5. Pembekuan
tersebut didasarkan atas keputusan sekurang-kurangnya rapat pengurus harian
dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pertimbangan..
6.
Alasan pembekuan harus benar-benar kuat baik
ditinjau dari segi syarat maupun AD/ART organisasi, antara lain :
a. Dewan Pengurus Pusat (DPP)
1) Melanggar AD/ART
Organisasi (tidak melaksanakan Munas/Muskernas/Rakernas/Rakornas, dan laporan pertanggungjawaban).
2)
Melanggar nilai-nilai akhlaqul karimah.
b. Dewan Pengurus
Wilayah (DPW)
1)
AD/ART Organisasi (Tidak melaksanakan
Muswil/Muskerwil/Rakerwil/Rakorwil, dan laporan pertanggungjawaban).
2)
Melanggar nilai-nilai akhlaqul karimah.
c.
Dewan Pengurus Cabang (DPC)
1) AD/ART
Organisasi (Tidak melaksanakan Muscab/Muskercab/Rakercab/Rakorcab, dan laporan pertanggungjawaban).
2) Melanggar
nilai-nilai akhlaqul karimah.
d.
Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC)
1)
AD/ART Organisasi (Tidak melaksanakan
Musancab/Muskerancab/Rakerancab/Rakorancab, dan laporan pertanggungjawaban).
2)
Melanggar nilai-nilai akhlaqul karimah.
BAB XVI PENGGANTIAN PENGURUS
Pasal 29
1.
Penggantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa
Khidmahnya berakhir apabila yang bersangkutan tidak dapat menunaikan
kewajibannya sebagai pengurus.
2.
Tata cara penggantian pengurus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) yang
dikeluarkan oleh Pengurus Pusat melalui pertimbangan dari Dewan Pembina dan
Dewan Pertimbangan.
BAB XVII
PENGISIAN
KEKOSONGAN JABATAN ANTAR WAKTU
Pasal 30
1.
Apabila terjadi kekosongan jabatan dalam masa
Khidmah kepengurusan FKDT, maka diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan
dalam rapat pleno sampai diselenggarakannya Munas, Muswil, Muscab dan Musancab.
2.
Tata cara pengisian kekosongan jabatan akan diatur
dalam Peraturan Organisasi (PO).
BAB XVIII PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 31
1.
Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan
organisasi meliputi:
a. Tingkat Pusat:
Munas, Munaslub, Rakernas, Rakornas, dan Rapimnas.
b.
Tingkat Wilayah: Muswil, Muswillub, Rakerwil,
Rakorwil dan Rapimwil.
c. Tingkat Cabang:
Muscab, Muscablub, Rakercab, Rakorcab dan Rapimcab.
d. Tingkat Anak Cabang:
Musancab, Musancablub, Rakerancab, Rakorancab, dan Rapimancab.
2.
Rapat untuk pengambilan keputusan organisasi,
meliputi: rapat harian, rapat pleno, dan rapat departemen/lembaga.
Pasal 32
Musyawarah Nasional (MUNAS)
1.
Munas sebagai permusyawaratan dan pemegang kekuasaan
tertinggi dalam organisasi yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2.
Munas diselenggarakan untuk :
a. Menilai
pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
b. Menetapkan program
umum organisasi.
c. Menilai dan
Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
d. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan pendidikan, kebangsaan dan kemasyarakatan.
3.
Munas diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat.
4.
Munas dihadiri oleh
:
a.
Dewan Pembina (minimal satu orang)
b. Dewan Pertimbangan
(minimal satu orang)
c. Pengurus Pusat
d. Pengurus Wilayah
e. Pengurus Cabang
f. Undangan yang
ditetapkan pengurus.
5.
Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Pengurus Pusat, Pengurus
Wilayah dan Pengurus Cabang yang sah.
6.
Hak suara diatur sebagai berikut :
a.
Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b.
Dewan Pertimbangan memiliki hak bicara.
c.
Pengurus Pusat memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih
d.
Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih
dan dipilih
e.
Pengurus Cabang memiliki hak bicara, memilih dan di pilih.
f.
Undangan yang ditetapkan pengurus, memiliki hak bicara.
7.
Tata Tertib Munas dan tata cara pemilihan ketua Umum
dibuat oleh Pengurus Pusat dengan pengesahan sidang pleno Munas.
8.
Pembentukan Pengurus Pusat melalui rapat Tim Formatur.
9.
Menentukan Tim Formatur yang diatur dalam Peraturan
Organisasi (PO)
10.
Menyusun kelengkapan pengurus besar melalui Tim Formatur.
Pasal 33
Musyawarah Nasional Luar Biasa
(MUNASLUB)
1.
Dalam keadaan istimewa Musyawarah Nasional Luar
Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas:
a.
Saran dan pertimbangan Dewan Pertimbangan.
b. Usulan Pengurus
Pusat
c.
Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih
satu dari jumlah Pengurus Wilayah yang sah.
2.
Munaslub dihadiri oleh :
a.
Dewan Pembina (minimal satu orang)
b.
Dewan Pertimbangan (minimal satu orang)
b. Pengurus Pusat
c. Pengurus Wilayah
d.
Pengurus Cabang, dan
e.
Undangan yang ditetapkan panitia.
3.
Munaslub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang
dibentuk oleh Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan atau Pengurus Pusat.
4.
Munaslub dianggap sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Wilayah.
5.
Hak suara dalam Munaslub diatur sebagai berikut :
a.
Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b.
Dewan Pertimbangan memiliki hak bicara.
c.
Pengurus Besar memiliki hak bicara, hak memilih dan
dipilih
d.
Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih
dan dipilih
e. Pengurus Cabang
memiliki hak bicara, memilih. Dan di pilih.
f. Undangan yang
ditetapkan panitia, memiliki hak bicara.
6.
Tata tertib Munaslub dan tata cara pemilihan ketua
ditetapkan melalui sidang pleno Munaslub.
7.
Pembentukan Pengurus Pusat melalui rapat Tim Formatur.
8.
Masa Khidmah kepengurusan hasil Munaslub meneruskan
masa khidmah sebelumnya.
Pasal 34
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
1.
Rakernas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan
sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Pusat atau atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Wilayah yang sah.
2.
Rakernas diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat.
3.
Rakernas dianggap sah apabila
dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus
Wilayah yang sah.
4.
Setiap keputusan dianggap sah apabila telah
disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5.
Rakernas diadakan untuk merumuskan program-program
kerja.
6.
Rakernas dihadiri oleh :
a. Pengurus Pusat
b.
Pengurus Wilayah
c. Undangan yang
ditetapkan pengurus.
Pasal 35
Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas)
1.
Rakornas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan
sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Pusat atau atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Wilayah yang sah.
2.
Rakornas diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat.
3.
Rakornas dianggap sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Wilayah yang sah.
4.
Setiap keputusan dianggap sah apabila telah
disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5.
Rakornas diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis
dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.
6.
Rakornas dihadiri oleh :
a. Pengurus Pusat
b. Pengurus Wilayah
c. Undangan yang
ditetapkan pengurus.
Pasal 36
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)
1.
Rapimnas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan
sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Pusat atau atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Wilayah yang sah.
2.
Rapimnas diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat
3.
Rapimnas dianggap sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Wilayah yang sah.
4.
Setiap keputusan dianggap sah
apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah
peserta yang hadir.
5.
Rapimnas diadakan untuk :
a.
Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.
b.
Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan
Munas dan atau Munaslub.
c.
Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja
pengurus dalam pelaksanaan program kerja.
6.
Rapimnas dihadiri oleh :
a. Pengurus Pusat
b. Pengurus Wilayah
c. Undangan yang
ditetapkan pengurus.
Pasal 37
Musyawarah Wilayah (Muswil)
1.
Musyawarah Wilayah diselenggarakan 5 (lima) tahun
sekali oleh Dewan Pengurus Wilayah.
2.
Musyawarah Wilayah diadakan untuk :
a. Meminta
pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.
b. Menetapkan program
kerja Pengurus Wilayah.
c. Memilih Pengurus
Wilayah.
3.
Muswil diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah.
4.
Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
a. Dewan Pembina
(minimal satu orang)
b. Dewan Pertimbangan (minimal
satu orang)
c. Pengurus Pusat
(minimal 1 orang)
d. Pengurus Wilayah
e. Pengurus Cabang.
f. Undangan yang
ditetapkan pengurus.
5.
Muswil dianggap sah apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Pengurus Cabang yang sah.
6.
Hak suara diatur sebagai berikut :
a.
Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b.
Dewan Pertimbangan memiliki hak bicara.
c.
Pengurus Pusat memiliki hak bicara.
d.
Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih
dan dipilih
e.
Pengurus Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih.
f.
Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.
7. Tata Tertib Muswil
dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Pengurus Wilayah dengan pengesahan
sidang pleno Muswil.
8. Pembentukan Pengurus
Wilayah melalui rapat Tim Formatur.
Pasal 38
Musyawarah Wilayah Luar Biasa
(Muswillub)
1.
Dalam keadaan istimewa Musyawarah Wilayah Luar Biasa
dapat diadakan sewaktu-waktu atas:
a.
Saran dan pertimbangan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan.
b. Usulan Pengurus
Wilayah
c. Permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Cabang yang sah.
2.
Muswillub dihadiri oleh :
a.
Dewan Pembina (minimal satu orang)
b.
Dewan Pertimbangan (minimal satu orang)
c.
Pengurus Pusat (minimal satu orang)
d. Pengurus Wilayah
e. Pengurus Cabang
f.
Undangan yang ditetapkan pengurus.
3.
Muswillub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang
dibentuk oleh Dewan Pembina , Dewan Pertimbangan dan atau Pengurus Wilayah.
4.
Muswillub dianggap sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Cabang yang sah.
5.
Hak suara dalam Muswilub diatur sebagai berikut :
a.
Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b.
Dewan Pertimbangan memiliki hak bicara.
c.
Pengurus Pusat memiliki hak bicara
d.
Pengurus Wilayah memiliki hak bicara, hak memilih
dan hak dipilih
e. Pengurus Cabang
memiliki hak bicara dan hak memilih.
f. Undangan yang
ditetapkan panitia memiliki hak bicara.
6.
Tata tertib Muswillub dan tata cara pemilihan ketua
ditetapkan melalui sidang pleno Muswillub.
7.
Pembentukan Pengurus Wilayah melalui rapat Tim Formatur.
Pasal 39
Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)
1. Rakerwil
diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam
keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Wilayah
atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah
Pengurus Cabang yang sah.
2. Rakerwil diadakan
dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah.
3. Rakerwil dianggap
sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah
Pengurus Cabang yang sah.
4. Setiap
keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah)
lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5. Rakerwil diadakan
untuk merumuskan program-program kerja.
6.
Rakerwil dihadiri oleh :
a.
Pengurus Wilayah
b.
Pengurus Cabang
c.
Undangan yang ditetapkan pengurus.
Pasal 40
Rapat Koordinasi Wilayah
(Rakorwil)
1. Rakorwil diadakan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan
istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Wilayah atau atas
permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Cabang
yang sah.
2.
Rakorwil diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah.
3.
Rakorwil dianggap sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Cabang yang sah.
4.
Setiap keputusan dianggap sah apabila telah
disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5.
Rakorwil diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis
dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.
6. Rakorwil dihadiri
oleh :
a. Pengurus Wilayah
b.
Pengurus Cabang
c.
Undangan yang ditetapkan pengurus.
Pasal 41
Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil)
1. Rapimwil diadakan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan
istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Wilayah atau atas
permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus
Cabang yang sah.
2. Rapimwil diadakan
dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah.
3. Rapimwil dianggap
sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah
Pengurus Cabang yang sah.
4. Setiap
keputusan dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah)
lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5.
Rapimwil diadakan untuk :
a.
Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.
b.
Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan
Muswil dan atau Muswillub.
c.
Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja
pengurus dalam pelaksanaan program kerja.
6. Rapimwil dihadiri
oleh :
a. Pengurus Wilayah
b.
Pengurus Cabang
c.
Undangan yang ditetapkan pengurus.
Pasal 42
Musyawarah Cabang (Muscab)
1.
Musyawarah Cabang diselenggarakan 5
(lima) tahun sekali oleh Pengurus Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat
diadakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih
satu dari utusan Pengurus Anak Cabang yang sah.
2.
Musyawarah Cabang diadakan untuk :
a.
Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang.
b.
Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Cabang.
c. Memilih Dewan
Pengurus Cabang.
3.
Muscab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.
4.
Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
a.
Dewan Pembina (minimal satu orang)
b.
Dewan Pertimbangan (minimal satu orang)
c.
Pengurus Wilayah
d.
Pengurus Cabang.
e. Pengurus Anak Cabang
f. Undangan yang
ditetapkan pengurus.
5.
Muscab dianggap sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Pengurus Anak Cabang yang sah.
6.
Hak suara diatur sebagai berikut :
a.
Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b.
Dewan Pertimbangan memiliki hak bicara.
c.
Pengurus Wilayah memiliki hak bicara.
d.
Pengurus Cabang memiliki hak bicara, hak memilih dan
hak dipilih.
e.
Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara dan hak memilih.
f.
Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.
7.
Tata Tertib Muscab dan tata cara pemilihan ketua dibuat oleh Pengurus Cabang dengan pengesahan Muscab.
8.
Pembentukan Pengurus Cabang melalui rapat Tim Formatur.
Pasal 43
Musyawarah Cabang Luar Biasa
(Muscablub)
1.
Dalam keadaan istimewa Musyawarah CabangLuar Biasa
dapat diadakan sewaktu-waktu atas:
a. Saran dan
pertimbangan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan.
b. Usulan Pengurus Cabang
c.
Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih
satu dari jumlah Pengurus Anak Cabang yang sah.
2.
Muscablub dihadiri oleh :
a.
Dewan Pembina (minimal satu orang)
b. Dewan Pertimbangan
(minimal satu orang)
c. Pengurus Wilayah
d.
Pengurus Cabang
e.
Pengurus Anak Cabang
f.
Undangan yang ditetapkan pengurus.
3.
Muscablub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang
dibentuk oleh Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan atau Pengurus Cabang.
4.
Muscablub dianggap sah apabila
dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan
Pengurus Anak Cabang.
5.
Hak suara, memilih dan dipilih dalam Muscablub
diatur sebagai berikut :
a.
Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b.
Dewan Pertimbangan memiliki hak bicara.
c. Pengurus Wilayah
memiliki hak bicara.
d. Pengurus Cabang
memiliki hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.
e.
Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara dan hak memilih.
f.
Undangan yang ditetapkan panitia memiliki hak bicara.
6.
Tata tertib Muscablub dan tata cara pemilihan ketua
ditetapkan melalui sidang pleno Muscablub.
7.
Pembentukan Pengurus Cabang melalui rapat Tim Formatur.
Pasal 44
Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
1.
Rakercab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan
sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Cabang atau atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Anak Cabang
yang sah.
2.
Rakercab diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Cabang.
3.
Rakercab dianggap sah apabila
dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Anak
Cabang yang sah.
4.
Setiap keputusan dianggap sah apabila telah
disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5.
Rakercab diadakan untuk merumuskan program-program kerja.
6.
Rakercab dihadiri oleh :
a.
Pengurus Cabang
b. Pengurus Anak Cabang
c. Undangan yang
ditetapkan pengurus.
Pasal 45
Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab)
1.
Rakorcab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan
sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Cabang atau atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Anak Cabang
yang sah.
2.
Rakorcab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.
3.
Rakorcab dianggap sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Anak Cabang
yang sah.
4.
Setiap keputusan dianggap sah apabila telah
disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5.
Rakorcab diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis
dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.
6.
Rakorcab dihadiri oleh :
a. Pengurus Cabang
b. Pengurus Anak Cabang
c. Undangan yang
ditetapkan pengurus.
Pasal 46
Rapat
Pimpinan Cabang (Rapimcab)
1.
Rapimcab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan
sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Cabang atau atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Anak Cabang
yang sah.
2.
Rapimcab diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Cabang.
3.
Rapimcab dianggap sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Anak Cabang
yang sah.
4.
Setiap keputusan dianggap sah
apabila telah disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah
peserta yang hadir.
5.
Rapimcab diadakan untuk :
a.
Membicarakan hal-hal penting yang timbul selama kepengurusan.
b.
Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan
Muscab dan atau Muscablub.
c.
Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja
pengurus dalam pelaksanaan program kerja.
6.
Rapimcab dihadiri oleh :
a. Pengurus Cabang
b. Pengurus Anak Cabang
c. Undangan yang
ditetapkan pengurus.
Pasal 47
Musyawarah Anak Cabang (Musancab)
1.
Musyawarah Anak Cabang
diselenggarakan 4 tahun sekali oleh Pengurus Anak Cabang atau dalam keadaan
istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya ½
(setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.
2.
Musyawarah Anak Cabang diadakan untuk :
a.
Meminta pertanggungjawaban Pengurus Anak Cabang.
b.
Menetapkan program kerja Pengurus Anak Cabang.
c. Memilih Pengurus
Anak Cabang.
3.
Musancab diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Anak Cabang.
4.
Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh :
a. Dewan Pembina
(minimal satu orang)
b.
Dewan Pertimbangan (minimal satu orang)
c.
Pengurus Cabang.
d.
Pengurus Anak Cabang.
e. Utusan Madrasah Diniyah.
f. Undangan yang
ditetapkan pengurus.
5.
Musancab dianggap sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang
diselenggarakan di wilayah kecamatan.
6.
Hak suara diatur sebagai berikut :
a.
Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b.
Dewan Pertimbangan memiliki hak bicara.
c.
Pengurus Cabang memiliki hak bicara.
d.
Pengurus Anak Cabang memiliki hak bicara, hak
memilih dan hak dipilih.
e.
Utusan Madrasah Diniyah memiliki hak bicara dan hak memilih.
f.
Undangan yang ditetapkan pengurus memiliki hak bicara.
7.
Tata Tertib Musancab dan tata cara
pemilihan ketua dibuat oleh Pengurus Anak Cabang dengan pengesahan sidang pleno Musancab.
8.
Pembentukan Pengurus Anak Cabang melalui rapat Tim Formatur.
Pasal 48
Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
(Musancablub)
1.
Dalam keadaan istimewa Musyawarah Anak Cabang Luar
Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas:
a. Saran dan
pertimbangan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan.
b. Usulan Dewan
Pengurus Anak Cabang
c.
Permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih
satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.
2.
Musancablub dihadiri oleh :
a.
Dewan Pembina (minimal satu orang)
b. Dewan Pertimbangan
(minimal satu orang)
c. Pengurus Cabang
d.
Pengurus Anak Cabang
e.
Utusan Madrasah Diniyah
f.
Undangan yang ditetapkan panitia.
3.
Musancablub diadakan dan dipimpin oleh panitia yang
dibentuk oleh Dewan Pembina dan atau Dewan Pengurus Anak Cabang.
4.
Musancablub dianggap sah apabila
dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Dewan
Pengurus Anak Cabang.
5.
Hak suara dalam Musancablub diatur sebagai berikut :
a.
Dewan Pembina memiliki hak bicara.
b.
Dewan Pertimbangan memiliki hak bicara.
c.
Pengurus Cabang memiliki hak bicara.
d. Pengurus Anak Cabang
memiliki hak bicara, hak memilih dan dipilih.
e. Utusan Madrasah
Diniyah memiliki hak bicara dan memilih.
f.
Undangan yang ditetapkan panitia, memiliki hak bicara.
6.
Tata tertib Musancablub dan tata cara pemilihan ketua ditetapkan melalui
sidang pleno Musancablub.
7.
Pembentukan Pengurus Anak Cabang melalui rapat Tim Formatur.
Pasal 49
Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab)
1.
Rakerancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan
sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah)
lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.
2.
Rakerancab diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Anak Cabang.
3.
Rakerancab dianggap sah apabila
dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Anak
Cabang yang sah.
4.
Setiap keputusan dianggap sah apabila telah
disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5.
Rakerancab diadakan untuk merumuskan program-program kerja.
6.
Rakerancab dihadiri oleh :
a.
Pengurus Cabang
b. Pengurus Anak Cabang
c. Utusan Madrasah Diniyah
d.
Undangan yang ditetapkan pengurus.
Pasal 50
Rapat Koordinasi Anak Cabang
(Rakorancab)
1.
Rakorancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan
sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah)
lebih satu dari Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di wilayah kecamatan.
2.
Rakorancab diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Anak Cabang.
3.
Rakorancab dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya
½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Anak Cabang yang sah.
4.
Setiap keputusan dianggap sah apabila telah
disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5.
Rakorancab diadakan untuk membicarakan hal-hal teknis
dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.
6.
Rakorancab dihadiri oleh :
a.
Pengurus Cabang
b.
Pengurus Anak Cabang
c.
Utusan Madrasah Diniyah
d.
Undangan yang ditetapkan pengurus.
Pasal 51
Rapat Pimpinan Anak Cabang
(Rapimancab)
1.
Rapimancab diadakan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam satu periode kepengurusan dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan
sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari Madrasah Diniyah yang
diselenggarakan di wilayah kecamatan.
2.
Rapimancab diadakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus
Anak Cabang.
3.
Rapimancab dianggap sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah Pengurus Anak Cabang
yang sah.
4.
Setiap keputusan dianggap sah apabila telah
disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
5.
Rapimancab diadakan untuk membicarakan hal-hal
teknis dan pengorganisasian pelaksanaan program kerja.
6.
Rapimancab dihadiri oleh :
a.
Pengurus Cabang
b.
Pengurus Anak Cabang
c.
Utusan Madrasah Diniyah
d.
Undangan yang ditetapkan pengurus.
Pasal 52
Rapat-Rapat Lain
1. Rapat pleno adalah
rapat pengurus harian untuk membahas dan memutuskan sesuatu hal tertentu pada
kasus luar biasa dalam organisasi
2. Rapat harian adalah
rapat pengurus harian untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu yang
diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
3. Rapat
terbatas adalah rapat pengurus harian yang dilakukan untuk membahas dan
memutuskan hal tertentu pada kasus luar biasa dalam organisasi atas permintaan
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari pengurus yang ada.
BAB XIX
QUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 53
Permusyawaratan dan
rapat adalah sah apabila memenuhi quorum yakni yang dihadiri sekurang-
kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
Pasal 54
Pengambilan
keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mungkin,
maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 55
1.
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
2.
Keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat
sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
Keuangan organisasi
di dapat dari :
1.
Iuran anggota
BAB XX
KEUANGAN
Pasal 56
2.
Sumbangan dari para dermawan,
instansi pemerintah dan badan-badan swasta yang halal dan tidak mengikat
organisasi.
3.
Usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, aturan organisasi dan atau hukum negara.
BAB XXI
TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 57
1.
Tata cara pemilihan ketua diatur dalam Tata Tertib
Pemilihan pada masing-masing tingkat kepengurusan FKDT berdasarkan
musyawarah-mufakat, adil dan demokratis.
2.
Pembentukan pengurus pada masing-masing tingkat
kepengurusan FKDT dilakukan oleh Ketua teripilih dan dibantu Tim Formatur yang
dipilih oleh permusyawaratan.
BAB XXII PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 58
1.
Pembubaran organisasi dapat diterima apabila
diusulkan secara tertulis kepada Dewan Pembina Pusat sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang sah.
2.
Pembahasan pembubaran organisasi
dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah usulan diterima melalui Munas.
3.
Pembubaran organisasi dilaksanakan di hadapan badan
hukum (notaris).
BAB XXIII P E N U T
U P
Pasal 59
1.
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi.
2.
Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah oleh
Munas dan atau Munaslub.
3.
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Di tetapkan di :
Jakarta Pada tanggal : 06 Mei 2017
MUSYAWARAH
NASIONAL II (MUNAS II)
PENGURUS
BESAR FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (DPP FKDT)
|
Pimpinan Sidang Pleno III
|
|
|
Ketua
SURYANA,
M.Si
|
Sektretaris
JAZULI
PURNOMO, S.Pd.I
|
